ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terkait Rekrutmen Calon Legislatif
Oleh Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo serta adanya hambatan pada saat
pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Adanya hambatan yang ditemukan maka
tentunya harus ditemukan solusi yang sesuai untuk mengatasi hambatan tersebut.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Data diperoleh berdasarkan
penelitian di Kabupaten Sukoharjo yang meliputi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan dan Partai Golongan Karya. Penelitian dilakukan terhadap Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terkait Rekrutmen
Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo. Pengumpulan data
dilakukan studi lapangan dan studi kepustakaan guna mendapatkan data primer dan
data sekunder dengan metode deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Terkait
Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik di Kabupaten Sukoharjo
dilatarbelakangi dengan rekrutmen calon legislatif yang tidak selamanya bisa
menghasilkan atau sejalan dengan keinginan rakyat. Proses pelaksanaan Pemilihan
Umum Terkait Rekrutmen Calon Legislatif Oleh Partai Politik terdiri dari Peserta dan
persyaratan mengikuti Pemilu, dan Pengajuan Bakal Calon. Dalam rangka menjamin
dan memajukan kesejahteraan masyarakat sebagai warga negara, Partai Politik
Kabupaten Sukoharjo berperan untuk memberikan pendidikan politik kepada
masyarakat agar masyarakat tidak apatis dalam setiap pemilihan umum yang digelar.
Hambatan yang muncul dalam pelaksanaan berasal dari kurang efektifinya Partai
Politik, serta masyarakat yang dirasa belum maksimal dalam mewujudkan wakil
rakyat yang berkualitas dan amanah atas keinginan masyarakat di Kabupaten
Sukoharjo.
 
Kata kunci: pemilihan umum, calon legislatif, partai politik.