Abstrak:Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertamabagaimana terjadinya fenomena under legislation pada Putusan Hakim Nomor76/Pid.Sus/2016/PN. Pms dilihat dari ketentuan yang termuat dalam KUHAP danUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, bagaimanakondisi ideal yang seharusnya diterapkan pada putusan yang terjadi underlegislation tersebut.Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenisdata sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknikpengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan mengkajiKUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, danUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya teknisanalisis yang digunakan adalah metode deduktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya fenomena underlegislation terjadi karena hakim tidak menggunakan undang-undang melainkanmenggunakan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 7 Tahun 2012yang merupakan produk hukum dibawah undang-undang. Hal tersebutdikarenakan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatidak menjelaskan secara terperinci mengenai jumlah narkotika yang ditemukanuntuk menghukum terdakwa sebagai end user. Sedangkan, di dalam SEMANomor 4 Tahun 2010 dikategorikan berapa jumlah narkotika yang ditemukanuntuk menghukum terdakwa sebagi end user. Adapun apabila terdapat suatukeadaan putusan hakim yang terjadi under legislation akibat dari penuntut umumtidak cermat dan teliti dalam menyusun surat dakwaan sehingga hasil daripemeriksaan persidangan diperoleh keyakinan hakim bahwa terdakwa tidakterbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan yang didakwakan, makaseharusnya diputus bebas sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.Kata Kunci : Fenomena Under Legislation, Putusan Hakim, SEMA