Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna uang elektonik dalam melakukan transaksi tol nontunai dan efektivitas peraturan yang mengatur tentang uang elektronik dan transaksi tol nontunai dalam melindungi penggunanya. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan uang elektronik dan transaksi tol nontunai dan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang uang elektronik dan transaksi tol nontunai. Kajian ini bersifat deskriptif analitis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan content identification (memperlajari substansi) dengan teknik analisis data menggunakan penafsiran hukum historis, penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran hukum teleologis. Hasil dari kajian ini adalah perlindungan hukum terhadap penggunaan uang elektronik yang digunakan saat transaksi tol nontunai ditinjau berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya pemerintah yang bersifat preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan upaya yang bersifat represif untuk menyelesaikan terjadinya sengketa. Efektif atau tidaknya suatu peraturan bisa dikaji melalui substansi hukum, yaitu inti dari peraturan perundang-undang, struktur hukum, yaitu para penegak hukum dan budaya hukum, yaitu sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Kesimpulan dari kajian ini adalah Perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik, khususnya yang digunakan saat transaksi tol nontunai sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini dan Peraturan yang mengatur tentang uang elektronik dan transaksi tol nontunai sudah efektif dalam memberikan perlindungan bagi penggunanya