Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan aspek hukum administrasi terkait dengan proper, menemukan kendala dan upaya usaha perhotelan dalam pelaksanaan manajemen lingkungan, menganalisis efektivitas sanksi administrasi terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan pada hotel peserta proper dan menganalisis efektivitas koordinasi yang dilakukan oleh DLH Provinsi Jawa Tengah dengan DLH Kota/Kabupaten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan proper belum berjalan optimal sehingga masih terjadi ketidaktaatan dan pelanggaran oleh usaha perhotelan. Tindak lanjut hasil proper dan ketegasan pemerintah dalam menerapkan hukum lingkungan berdampak pada tidak optimalnya kegiatan proper. Tidak adanya komitmen, kurangnya pengetahuan pengelolaan lingkungan dan mahalnya biaya pengelolaan lingkungan menjadi latar belakang usaha perhotelan mendapat sanksi administrasi. Tidak ditaatinya asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan UUPPLH baik oleh usaha perhotelan maupun pemerintah tercermin pada masih ada usaha perhotelan yang berpredikat Merah dan Hitam di Jawa Tengah.  Strategi penegakan aspek hukum administrasi KLHK dengan DLH Provinsi dan DLH Kota/Kabupaten yaitu melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi. Upaya usaha perhotelan meningkatkan kinerja lingkungan dengan mengikuti sosialisasi dan pelatihan pengelolaan lingkungan serta penghematan energi. Sanksi administrasi paksaan pemerintah sangat efektif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melaksanakan sanksi yang diberikan. Koordinasi DLH Provinsi dan DLH Kota/Kabupaten tidak efektif karena komunikasi tidak berjalan baik, perbedaan kepentingan politik dan ekonomi akibat dari ego sentral berlakunya otonomi daerah.  Mengangkat personil PPLH/PPLHD harus segera dilakukan agar fungsi pengawasan berjalan dengan baik. Tim proper dan DLH yang turun ke lapangan seharusnya dibekali dengan kompetensi yang cukup. Pembatasan pemberian ijin pembangunan hotel baru oleh pemerintah agar pengelolaan lingkungan menjadi lebih baik. 

Kata kunci : Sanksi administrasi, Proper, Usaha perhotelan.