Abstrak
Durasi penanganan suatu kasus korupsi di Indonesia membutuhkan waktu yang relatif lama. Salah satu penyebabnya adalah lamanya penyidik mendapatkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) yang dilakukan oleh ahli auditor/akuntan forensik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek ketepatwaktuan laporan, berapa lama masa praperencanaan, durasi, reporting lag, dan mengidentifikasi kendala pada Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (APKKN) yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh LHPKKN yang diterbitkan oleh BPKP pada tahun 2016. Reporting lag diukur dari jumlah hari kerja antara tanggal surat tugas APKKN berakhir sampai dengan tanggal LHPKKN diterbitkan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi reporting lag pada 91,51% LHPKKN BPKP dengan durasi rata-rata 32,59 hari kerja. Rentang waktu antara permintaan APKKN oleh penyidik hingga BPKP menerbitkan LHPKKN adalah 99,47 hari kerja. Lamanya durasi penerbitan LHPKKN ini disebabkan oleh kompleksitas perolehan bukti yang diperlukan untuk mendukung simpulan penghitungan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : Audit Report Lag, Ketepatwaktuan, Durasi Audit, Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, BPKP