Artikel ini mendiskripsikan dan mengkaji permasalahan Pendaftaran tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar rasionalitas pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak dengan didasarkan pertimbangan Nilai harga riil di wilayah tersebut sedangkan BPHTB memiliki dua dasar pengenaan yaitu bagi pembeli dikenai Nilai Perolehan Objek Pajak dan bagi penjual dikenai dengan Pajak Penghasilan. PBB-P2 dan BPHTB bukan merupakan faktor penghambat pendaftaran tanah. Masalah yang terjadi adalah mengenai teknis sistem pelaksanaan pendaftaran tanah yang tidak baik karena kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pihak-pihak pejabat pelaksanaan pendaftaran tanah, belum sesuainya Nilai Jual Objek Pajak dengan wilayah yang lain sehingga mengakibatkan adanya ketidaksesuaian dengan wilayah lain dan mengakibatkan pihak Pemerintahan Daerah DPPKAD membuat spekulasi harga yang tinggi, kurangnya sosialisai dengan masyarakat bagaimana pentingnya pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum. Sebaiknya Pemerintahan daerah  DPPKAD dan para pejabat lainnya seperti pihak Badan Pertanahan Nasional, Notaris atau Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Klaten menguatkan kembali koordinasi dengan membenahi teknis sistem pelaksanan pendaftaran tanah agar terciptanya percepatan pendaftaran tanah yang berkeadilan.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Pemerintahan daerah Kabupaten Klaten, Pejabat pelaksanaan pendaftaran tanah, Percepatan pendaftaran tanah