ABSTRAK

Konsep mengenai otonomi daerah merupakan gagasan luar biasa yang pernah diambil oleh pemerintah Indonesia mengingat letak geografis Indonesia yang sangat luas. Dengan adanya konsep tersebut, fungsi pemerintahan tidak hanya terfokus pada pemerintah pusat saja karena pemerintah daerah kabupaten/kota juga diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri sehingga diharapkan pemenuhan kebutuhan publik setiap masyarakat daerah dapat terpenuhi. Namun demikian, kenyataannya adalah banyak kabupaten/kota yang melakukan pemborosan sehingga tidak mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan publik pada Kabupaten/Kota di Kalimantan dan Sumatera. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 138 Kabupaten/Kota di Kalimantan dan Sumatera.

Faktor-faktor yang dianalisis antara lain Penyerapan Anggaran,Current Ratio, Operating Revenue to Operating Expenses Ratio, Debt to Equity Ratio, Tingkat Pendidikan Pegawai Pemerintah Daerah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dan tingkat pendidikan pegawai pemerintah daerah yang memiliki pengaruh terhadap pelayanan publik.

Kata kunci: Pelayanan Publik, Pemerintah daerah Kalimantan dan Sumatera