Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Muatan bahan ajar yang diberikan Guru PPKn pada KD 3.3 Menganalisis Fungsi dan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945; 2) Relevansi antara muatan bahan ajar pada KD 3.3 menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 terhadap keberadaan lembaga negara independen pasca perubahan UUD 1945; 3) Bahan pembelajaran pembentukan kompetensi tersebut sesuai atau tidak dengan putusan akhir Mahkamah Konstutusi mengenai pengujian Undang-undang lembaga negara.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. Pengujian validitas data menggunakan trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Simpulan hasil penelitian: 1) Muatan bahan ajar yang diberikan Guru PPKn pada KD 3.3 Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 antara lainsuprastruktur dan infrastruktur politik,lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945,tata kelola pemerintahan yang baik, pasrtisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia, kinerja atau praktek dari beberapa lembaga negara sertamemberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan contoh yang ada di lingkup sekolah mengenai materi yang sedang dibahas. Namun, materi yang guru berikan belum mampu mencapai tujuan pembelajaran dalam KD 3.3 dikarenakan banyak materi yang berada diluar ranah fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945; 2) Materi mengenai lembaga negara independen “tidak relevan” apabila terintegrasi ke dalam muatan bahan ajar SMA Kelas X pada KD 3.3 dikarenakan hanya memenuhi 1 (satu) saja persyaratan untuk dapat dikatakan relevan; 3) Aturan hukum yang digunakan guru dalam muatan bahan ajar untuk KD 3.3 belum sepenuhnya sesuai dengan putusan dari Mahkamah Konstitusi, hal itu dikarenakan dari 5 (lima) dasar hukum yang digunakan guru untuk menjelaskan mengenai lembaga negara, terdapat 2 (dua) aturan hukum yaitu mengenai BPK dan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan kebaruan Undang-Undang BPK dan MK yang telah dilakukan pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, serta pemberian materi mengenai MPR dan DPD masih melibatkan sedikit materi yang mengutip dari Undang-Undang yang lama.
Kata Kunci:  Relevansi, Bahan Ajar SMA Kelas X KD 3.3, Lembaga Negara Independen.