Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Persepsi pekerja, pengusaha, dan pemerintah mengenai upah yang layak; 2) Peran pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta dalam mengupayakan hak atas upah yang layak; 3) Hambatan dan solusi pemerintah dalam mengupayakan upah yang layak bagi pekerja.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengujian validitas data menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi metode. Analisis data menggunakan model analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat perbedaan persepsi antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah mengenai upah yang layak. Pekerja beranggapan bahwa upah yang layak adalah upah yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. Menurut pengusaha, upah yang layak adalah upah yang disetujui oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut pemerintah, upah yang layak adalah upah yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan perhitungan KHL. 2) Peran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta mengenai kebijakan upah minimum adalah: a) perhitungan upah minimum, b) mengusulkan ke Bupati/Walikota, c) melakukan pengawasan, d) memberikan sanksi. Sedangkan dalam kebijakan struktur dan skala upah yaitu: a) memberikan pelatihan dan sosialisasi, b) melakukan pemantauan dan monitoring, c) memberikan sanksi. 3) Hambatan: a) Terdapat perbedaan persepsi antara pekerja dan pengusaha mengenai upah yang layak; b) kurangnya pemahaman pengusaha mengenai struktur dan skala upah, c) ada pengusaha yang merasa terbebani dan tidak menyusun struktur dan skala upah. Solusi: a) memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada pengusaha, b) memberikan sanksi administratif kepada pengusaha yang tidak menyusun struktur dan skala upah, c) melakukan sosialisasi mengenai norma hubungan kerja.

Kata kunci: hak, upah, pekerja, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.