Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertamabagaimana metode penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor46 P/HUM/2018. Kedua, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor46 P/HUM/2018 dalam perspektif pelaksanaan Pemilu berintergritas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenisdata sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulandata yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupaPutusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dan teori Pemiluberintegritas, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penafsiran yang dilakukanHakim MA dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 lebihdominan menggunakan jenis penafsiran gramatikal, selain juga menggunakanpenafsiran sosiologis dan otentik . Kemudian implikasi dari Putusan MahkamahAgung Nomor 46 P/HUM/2018 ditinjau dalam perspektif Pemilu berintegritasdiantaranya, (1) ditinjau dari kepastian hukum Pemilu, berpotensi menimbulkanketidakpastian hukum tahapan Pemilu tahun 2019, (2) ditinjau dari jaminanpersamaan warga negara, telah memberikan kesempatan yang sama kepada setiapwarga negara untuk menjadi calon Anggota Legislatif tanpa memandang latarbelakang apapun, (3) ditinjau dari sisi kemandirian Penyelenggara Pemilu,perlunya untuk merumuskan regulasi terkait publikasi status calon anggotalegislatif mantan terpidana korupsi dan (4) ditinjau dari sisi penegakan Kode EtikPemilu, perlunya pembentukan Standar Integritas Partai Politik dalam prosesrekrutmen politik.  Keywords : Penafsiran Hukum, Mantan Terpidana Korupsi, Pemilu Berintegritas