Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama
bagaimana metode penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor
46 P/HUM/2018. Kedua, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor
46 P/HUM/2018 dalam perspektif pelaksanaan Pemilu berintergritas.
 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis
data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan
data yang digunakan adalah studi kepustakaan, instrumen penelitian berupa
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 dan teori Pemilu
berintegritas, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.
 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode penafsiran yang dilakukan
Hakim MA dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 lebih
dominan menggunakan jenis penafsiran gramatikal, selain juga menggunakan
penafsiran sosiologis dan otentik . Kemudian implikasi dari Putusan Mahkamah
Agung Nomor 46 P/HUM/2018 ditinjau dalam perspektif Pemilu berintegritas
diantaranya, (1) ditinjau dari kepastian hukum Pemilu, berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum tahapan Pemilu tahun 2019, (2) ditinjau dari jaminan
persamaan warga negara, telah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap
warga negara untuk menjadi calon Anggota Legislatif tanpa memandang latar
belakang apapun, (3) ditinjau dari sisi kemandirian Penyelenggara Pemilu,
perlunya untuk merumuskan regulasi terkait publikasi status calon anggota
legislatif mantan terpidana korupsi dan (4) ditinjau dari sisi penegakan Kode Etik
Pemilu, perlunya pembentukan Standar Integritas Partai Politik dalam proses
rekrutmen politik.  
Keywords : Penafsiran Hukum, Mantan Terpidana Korupsi, Pemilu Berintegritas