Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai alasan hakim dalam memutuskan sita revindikasi (revindicatoir beslag) terhadap benda tidak bergerak pada putusan nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan studi kasus (case study), Jenis dan sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan studi dokumen. Pada hasil penelitian ini sita revindikasi memiliki 5 lima ketentuan atau parameter yang diatur dalam Pasal 226 HIR yaitu obyek benda bergerak barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat tanpa Hak Berdasar Jual-Beli Maupun Pinjam, Permintaannya harus diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri, Permintaannya dapat diajukan secara lisan atau tertulis, Barang tersebut harus di terangkan dengan seksama, terperinci. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa majelis hakim telah memenuhi 4 (empat) ketentuan atau parameter dari permohonan sita revindikasi yakni barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat tanpa Hak Berdasar Jual-Beli Maupun Pinjam, Permintaannya harus diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri, Permintaannya dapat diajukan secara lisan atau tertulis, Barang tersebut harus diterangkan dengan seksama, terperinci, dan 1 (satu) parameter tidak terpenuhi yaitu benda bergerak. 4 (empat) ketentuan tersebut yang dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan sita revindikasi pada benda tidak bergerak. Akibat hukum dari adanya sita revindikasi pada Putusan Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg pemohon/penggugat tidak dapat menguasai benda yang disita dan tergugat dilarang mengasingkan benda tersebut karena putusan yang telah inkracht memiliki arti bahwa penyitaan tersebul memiliki titel eksekutorial, sehingga berubah menjadi sita eksekutorial yang berarti tuntutan penggugat dapat dilaksanakan.
Kata kunci: Revindicatoir Beslag, alasan hakim, akibat hukum