Penulisan hukum ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif.Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep.Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan.Teknik analisis bahan hukum adalah menganalisis hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan anggota DPD merangkap pengurus partai politik adalah tepat berdasarkan: (1) analisis historis pembentukan DPD yang merupakan representasi daerahyang membawa dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional; (2)perbedaan hakikat perwakilan yang penting untuk menghindari pengertian keterwakilan ganda fungsi parlemen yang dijalankan kedua dewan tersebut; dan(3) potensi konflik kepentingan yang muncul mengenai penggunaan jabatan sebagai anggota DPD atau kelembagaan DPD untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan partai politik, pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya, serta terganggunya prinsip check and balances antara DPR dengan DPD. Pengaturan yang ideal syarat calon anggota DPD terkait sistem politik demokrasi yakni (a) bukan pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum pencalonan (b) syarat domisili minimal 3 tahun berturut-turut atau minimal 5 tahun sejak usia 17 tahun; dan (c) syarat kepemimpinan organisasi/komunitas daerah.
Kata Kunci: Anggota DPD, Pengurus Partai Politik, Sitem Politik Demokrasi