Penelitian ini mengkaji permasalahan, pertama apakah pengaturan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sudah berdasarkan prinsip transparansi. Kedua,apakah prinsip transparansi sudah diterapkan dalam pelaksanaan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan melalui cyber media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dalam pengaturan program PTSL sudah berlandaskan asas-asas dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, yang salah satunya adalah asas terbuka demi menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam hak kepemilikan atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Demikian pula, dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang juga melaksanakan program PTSL sesuai dengan peraturan yang ada dan merangkul beberapa aparat negara seperti kepolisian, kejaksaan, dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Wonogiri demi menjamin transparansi pelaksanaan program terhadap masyarakat. Meskipun, masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai permasalahan administrasi terkait penerbitan sertifikat, akan tetapi dari pihak stakeholder, dimana di sini Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan apa yang menjadi instruksi dalam peraturan yang mengatur program PTSL.
Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, PTSL, dan Transparansi