Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam pertambangan. Sumber daya alam pertambangan tersebut menghasilkan bahan galian yang dikuasai oleh negara, sehingga diperlukan optimalisasi dalam pengelolaannya.Pengelolaan barang tambang dalam prosesnya meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengelolaan barang tambang dengan kegiatan pengolahan dan pemurnian didasari pada Pasal 102, 103 dan 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bahwa adanya kebijakan untuk melakukan kewajiban pengolahan dan pemurnian dengan fasilitas yang bernama smelter pada barang tambang sebelum dijual ke luar negeri guna memberikan nilai tambah bagi pemerintah Indonesia.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan dan permasalahan mengenai kebijakan pengolahan dan pemurnian di bidang mineral dan batubara dengan ketentuan membangun fasilitas yang bernama smelter di PT Megah Surya Pertiwi.Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, dengan pendekatan kualitatif.Sumber data penelitian terdiri dari data primer yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan wawancara di PT Megah Surya Pertiwi terhadap legal admin, kemudian data sekunder berasal dari telaah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan, selanjutnya teknik analisis data yang digunakan ialah dengan mengumpulkan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan atau verifikasinya
Hasil penelitian ini, diketahui bahwa PT Megah Surya Pertiwi memenuhi kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dengan pembangunansmelter seperti yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan indikator PT Megah Surya Pertiwi memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk pengolahan dan pemurnian yang melengkapi persyaratan diantaranya yaitu persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial.Permasalahaan yang dialami dalam pelaksanaannya meliputi tumpang tindih peraturan, dualisme perizinan, besarnya biaya investasi, infrastruktur yang belum memadai, sumber daya manusia yang masih belum kompeten, permasalahan teknologi.
Kata Kunci: Smelter; Kebijakan Pengolahan dan Pemurnian; Nilai Tambah