Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  Ombudsman  Republik Indonesia dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik pada penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang Jakarta dan mengetahui faktor penghambat Ombudsman Republik Indonesia dalam menangani laporan maladministrasi pada penataan PKL Tanah Abang Jakarta serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris atau non doctrinal research yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualiatif dan objek penelitian ini adalah Ombudsman Republik Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis    adalah    dengan    wawancara,    observasi    dan    studi    kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa yang  menangani laporan maladminisrasi pelayanan publik pada penataan PKL Tanah Abang Jakarta adalah Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Peran Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dalam menangani laporan maladministrasi pelayanan publik pada penataan PKL Tanah Abang Jakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan  dan  Penyelesaian  Laporan,  mulai  dari  tahap  penerimaan  dan verifikasi  laporan,  pemeriksaan  laporan,  penyelesaian  dan  penutupan  laporan, serta monitoring penyelesaian laporan. Faktor yang menjadi penghambat Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya dalam menindaklanjuti laporan maladministrasi pada penataan PKL Tanah Abang Jakarta yakni ketidaktahuan masyarakat tentang lembaga Ombudsman dan kurangnya koordinasi para pihak yang terlibat dalam penataan PKL Tanah Abang Jakarta. Untuk mengatasi hambatan yang dialami maka Ombudsman melakukan sosialisasi dan publikasi mengenai lembaga Ombudsman, serta mengadakan rapat koordinasi para pihak yang terlibat pada penataan PKL Tanah Abang Jakarta.
Kata Kunci: Ombudsman, Maladministrasi, Pelayanan Publik