Penelitian ini dibuat untuk mengkaji upaya dan problematika dari kebijakan rehiring programme atau pemutihan oleh Malaysia dalam mengatasi permasalahan banyaknya pekerja migran ilegal di negara mereka. Kebijakan program ini bukan merupakan hasil dari MoU antara Malaysia dengan negara-negara pengirim pekerja migran ilegal, melainkan hanya berupa surat edaran dan anjuran. Proses-proses untuk memenuhi syarat dalam mengikuti program ini dianggap kurang praktis dan tidak mendapatkan perhatian dari sasaran menurut pemerintah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kebijakan pemutihan ini dalam mengurangi angka TKI ilegal di Malaysia, upaya dan problematika, dan tingkat kesuksesan dari program ini. 
Penelitian ini menghasilkan bahwa TKI ilegal akan susah untuk diidentifikasi jumlahnya dikarenakan banyaknya pekerja ilegal yang mana disini berarti pekerja yang melalui jalur belakang atau tanpa melewati imigrasi Malaysia, dan dengan adanya program rehiring ini dilaksanakan, tidak cukup kuat dalam mengatasi problematika pekerja migran ilegal, selagi masih ada perbedaan dalam upah buruh, perlindungan, dan pelayanan asuransi antara kedua negara yang berhubungan, yang dimana akhirnya konsep hubungan bilateral dibutuhkan yang digunakan penulis dalam menganalisis keberhasilan program ini. Penulis akan mengkaji mengenai keterbatasan program rehiring dalam menangani TKI ilegal yang kasusnya bervariasi, mengakibatkan program ini tidak dapat berjalan dengan baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana data-data yang diperoleh akan berasal dari teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian ini juga dianalisis peran Indonesia dan Malaysia sebagai pembuat kebijakan dengan teori kelembagaan dalam menangani kasus pekerja migran ilegal Indonesia di Malaysia.
Upaya program ini akan sangat maksimal dan problematika dapat dihindari jika kedua pemerintah, Indonesia-Malaysia, tidak hanya fokus pada permasalahan tentang apa yang harus dilakukan dengan para pekerja migran ilegal daripada menangani masalah bagaimana cara mengurangi angka para calon pekerja migran ilegal dan memperketat penjagaan perbatasan wilayah kedua negara.
Kata Kunci: Konsep Bilateralisme, Teori Institusionalisme, Pekerja Migran Ilegal Indonesia, Kerjasama Indonesia-Malaysia, Rehiring Programme