Ketidakmampuan  sebuah  BUMN  Persero  Terbuka  dalam  membagikan dividen kepada para pemegang saham yang disebabkan oleh kerugian bisnis (business loss) ternyata mempengaruhi cara pandang investor terhadap Persero dan dapat mengakibatkan terjadinya kerugian negara (state loss) apabila terjadi terus-menerus. Guna menanggulangi hal tersebut, peneliti mengemukakan sebuah ide berupa guaranteed stock yaitu suatu jenis saham yang telah dikenal lama di Inggris yang dapat mengahdirkan manfaat ekonomi bagi Persero dan para pemegang saham melalui sebuah perjanjian dengan perusahaan penjamin. Oleh karena belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai penerapannya di Indonesia,  penelitian  ini  mengkaji  keabsahan  perjanjian  guaranteed  stock  di Inggris secara formil dan materiil untuk diterapkan secara langsung pada seluruh jenis BUMN Persero Terbuka di  Indonesia. Pada perjanjian guaranteed stock terdapat kepentingan para pemegang saham yang dipertanggungkan, sehingga penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan di bidang asuransi kerugian sebagai dasar hukum penerapan guaranteed stock pada BUMN Persero Terbuka di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis interaktif. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pertama, perjanjian guaranteed stock di Inggris merupakan perjanjian yang sah menurut UU BUMN dan PerMen BUMN No. PER-04/MBU/08/2017 akan tetapi tidak dapat diterapkan pada seluruh jenis BUMN Persero Terbuka di Indonesia, sedangkan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan di bidang asuransi kerugian dapat dijadikan sebagai dasar hukum penerapan  guaranteed stock yang berkeadilan dan berkepastian hukum pada saham seluruh jenis BUMN Persero Terbuka di Indonesia.
Kata Kunci : Guaranteed Stock, Hukum Perusahaan Indonesia, Persero Terbuka