Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan pengujian preventif (judicial preview) di dalam Dewan Konstitusi Prancis. Selain itu, penulis juga mengkaji hal-hal apa saja yang menjadi implikasi penerimaan gagasan judicial preview apabila diimplantasikan ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan mengkaji dan menggagas suatu pemikiran mengenai mekanisme check list atau sistem yang diterapkan di Dewan Konstitusi Prancis, yang disebut dengan judicial preview. Mekanisme tersebut guna memastikan bahwa setiap proses pembuatan undang-undang sudah sesuai dengan konstitusi sehingga memangkas jumlah judicial review di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komparatif. Hasil penelitian ini mengetengahkan diperlukannya sebuah mekanisme judicial preview di Mahkamah Konstitusi guna memverifikasi konstitusionalitas rancangan undang-undang, sehingga pembadanan mekanisme judicial preview dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yaitu dibadankan sebagai suatu kewenangan dan mekanisme tambahan bagi Mahkamah Konstitusi.  
 
Kata kunci : Pembadanan, Pengujian Preventif, Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.