ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik  dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dengan tujuan pemidanaan di Indonesia.
Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor, yaitu peraturan tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dan premis minor, yaitu kesesuaian antara tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Kedua premis tersebut kemudian dianalisis serta ditarik kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia karena pelaksanaan tindakan kebiri kimia ini memiliki efek negatif, tidak adanya persetujuan dari pelaku untuk dikebiri, belum adanya eksekutor dari tindakan ini, anggaran biaya besar untuk penyuntikan, dapat menimbulkan pelaku lebih agresif, dan melanggar HAM. Kemudian, pelaksanaan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak sesuai karena belum diketahuinya cara kerjanya dan anggaran biaya besar untuk teknologi dan operatornya. Kedua tindakan tersebut pelaksanaannya dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok yang akan membuat pelaku mengalami hukuman ganda. Hal ini tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak dan tindakan ini dipandang tidak menyasar pada akar permasalahan kekerasan seksual pada anak namun hanya semata-mata sebagai tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, Alat Pendeteksi Elektronik, Tujuan Pemidanaan