Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengajuan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan Judex Facti yang tidak berdasarkan surat dakwaan dan untuk mengetahui pertimbangan Judex Juris dalam mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana lingkungan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif.  
Hasil penelitian menjelaskan bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum karena putusan judex facti tidak berdasarkan pasal yang didakwakan dalam tindak pidana lingkungan, telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP, karena berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyebutkan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan, berdasarkan yuris-prudensi putusan MA No. : 68 K/Kr/1973 dan No. : 47 K/Kr/1956, serta Putusan MA No. : 589K/Pid/1984. Pertimbangan judex juris mengadili dan mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum serta menyatakan Terdakwa bersalah me-lakukan tindak pidana lingkungan sesuai Pasal 256 jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena MA dalam putusannya menerima permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 91/PID/2013/PT. MTR. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 244/PID. SUS/2013/ PN.MTR., dan MA mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melaku-kan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan”.
 
Kata Kunci : Kasasi, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan