Penulis Utama : Sudibya
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : T310910013
Tahun : 2017
Judul : Kebijakan rekonstruksi PT Kereta Api Indonesia (persero) berbasis public service yang berkeadilan
Edisi :
Imprint : Surakarta - Pascasarjana - 2017
Kolasi :
Sumber : UNS-Pascasarjana, Prog. Studi Doktor Ilmu Hukum-T310910013-2017
Subyek : PUBLIC SERVICE
Jenis Dokumen : Disertasi
ISSN :
ISBN :
Abstrak :

Kebijakan  RekonstruksiPT  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)Berbasis Public  ServiceYang  Berkeadilan,  Disertasi,  Program  Doktor  Ilmu Hukum,  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, SurakartaSecara umum penelitian ini memberikan preskripsi kebijakan rekonstruksi PT  Kereta  Api  Indonesia  (Persero)  untuk  memperbaiki  pelayanan  publik,  untuk memberikan  penjelasan  tentangpelaksanaan  kebijakan  rekonstruksi  PT  Kereta Api   Indonesia   (Persero)   untuk   memperbaiki   pelayanan   publik,   dan   untuk meresepkan   kebijakan   PT   Kereta   Api   Indonesia   (Persero)   upaya   untuk meningkatkan keadilan pelayanan publik di masa depan.Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatifempiris, dengan  pendekatan  pendekatan  statuta,  pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan kasus.  Sumber  penelitian  ini  meliputi  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder.   Materi   hukum   dikumpulkan   melalui   penelitian   kepustakaandan wawancara  semi  terstruktur  dari  responden  manajemen  seniorPT  Kereta  Api Indonesia  (Persero).  Analisis  dilakukan  dengan  induksi-deduksi  dan  interpretasi silogisme.Hasil   penelitian   menunjukkan   kebijakan rekonstruksiPT   Kereta   Api Indonesia (Persero) untuk meningkatkan public servicesudah diatur sejak sejarah perkeretaapian ada  di  Indonesia.  Hal  ini  disimpulkan  dari  bentuk  perusahaan perkeretaapian selalu berubah sesuai dengan kebijakan negara atas restrukturisasi perusahaan   perkeretaapian; Ketentuan   pengaturan kebijakan rekonstruksiPT Kereta   Api   Indonesia   (Persero)   dalam   meningkatkan public   servicesudah dilaksanakan,   namun   dalam   pelaksanaannya   masih   banyak   kelemahan   dan permasalahan.   Diantaranya   formulasi   kebijakan   atau   tahapan   perencanaan belumlah  konsisten  dengan  pelaksanaan  di  lapangan, sehingga  pelayanan  publik yang  berkeadilan  yang  diharapkan  masyarakat  tidak  berjalan  secara  optimal; dan  Kedepannya rekonstruksikebijakan  restrukturisasi  PT  Kereta  Api   Indonesia (Persero)  dalam  upaya  meningkatkan public  serviceyang  berkeadilandalam  hal mekanisme  subsidi,  atau Public Service  Obligation (PSO)pemerintah  perlu menetapkan dan menggunakan konsepsi yang jelas. PT   Kereta   Api   Indonesia   (Persero)dalam   menjalankan   maksud   dan tujuannya  untuk  mengejar  keuntungan  dengan  tidak  mengenyampingkan public servicedalam  hal-hal  tertentu,  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  No.19 Tahun 2003 Tentang  Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Pasal 66  Undang-Undang  No.19  Tahun  2003  Tentang  Badan  Usaha  Milik  Negara, BUMN  dapat diberi   penugasan   khusus   dari   Pemerintah   untuk   menyelenggarakan   fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatannya yang  kemudian  dilaksanakan  dalam  mekanisme  Kewajiban  Pelayanan  Publik (Public service Obligation/PSO).Kata  kunci: Kebijakan,Rekonstruksi, PT  Kereta  Api  Indonesia  (Persero) Public Service,Keadilan

File Dokumen Tugas Akhir : abstrak.pdf
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
HALAMAN JUDUL.pdf
BAB I.pdf
BAB II.pdf
BAB III.pdf
BAB IV.pdf
BAB V.pdf
BAB VI.pdf
BAB VII.pdf
DAFTAR PUSTAKA.pdf
SURAT PERNYATAAN.pdf
File Dokumen Karya Dosen : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Prof. Dr. ADI SULISTIYONO, SH., MH.
2. Dr. M. HUDI ASRORI S. SH., M.Hum.
Catatan Umum :
Fakultas : Pascasarjana