Tujuan penelitian dan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis Prinsip Legalitas dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1576/Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah membuat Akta Jual Beli, dan Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang telah memproses peralihan hak atas tanah.

Penelitian hukum ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Penelitian yuridis empiris mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenanya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama yang berarti bahwa selama para pihak suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah tidak membuat perjanjian perkawinan maka dalam perkawinan tersebut telah terjadi percampuran harta suami istri. Pasal 36 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa suami istri dapat bertindak atas harta bersama dengan persetujuan keduabelah pihak. Dengan demikian salah satu pihak  baik suami atau istri tidak dapat meninggalkan ataupun mengesampingkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta tersebut, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik harta bersama itu. Sertipikat Hak Milik Nomor 1576/ Kelurahan Nusukan diperoleh pada saat pernikahan dan merupakan harta bersama/ harta gono gini. Dalam kenyataanya dijual oleh pihak suami tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan istri, sehingga jual beli tanah tersebut tidak memenuhi syarat materiil akibatnya, akta tersebut batal demi hukum dan karenanya dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan.

PPAT yang melanggar Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran   Tanah   dikenakan   sanksi   administratif   berupa   teguran   tertulis   sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti kerugian oleh pihak yang menderita kerugian. PPAT juga melanggar Pasal 1365 KUHPerdata harus mengganti kerugian yang telah diderita oleh pihak yang merasa dirugikan. PPAT yang membuat akta tidak terpenuhinya syarat subyektif (Pasal 1320 KUHPerdata) maka akta tersebut batal demi hukum dan akta tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Surakarta yang memproses jual beli dengan akta jual beli yang batal demi hukum dan menimbul kan kerugian bagi pihak lain maka Kantor Badan Pertanahan Kota Surakarta bisa dikenakan sanksi administrasi dan/atau gugatan oleh pihak yang dirugikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
Kata Kunci: legalitas, jual beli, PPAT, Kantor Pertanahan