ABSTRAK

Proses perumusan kebijakan bukanlah proses yang mudah, berbagai kendala sangat dimungkinkan terjadi. Termasuk dalam hal ini perumusan kebijakan tentang pasar rakyat di Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala yang muncul dalam proses perumusan peraturan daerah tentang pasar rakyat di kota Surakarta.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Said Zainal Abidin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan mencatat dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif, sementara uji validitas data dengan menggunakan trianggulasi sumber.
Melalui penelitian didapati kendala yang muncul terdapat pada 3 (tiga) aspek, yaitu pada aktor yang terlibat (kepentingan para aktor), hubungan antar organisasi, dan lingkungan kebijakan. Pada aspek aktor yang terlibat terdapat kendala pada dua aktor yaitu aktor formal yaitu Dinas Perdagangan dan aktor informal yaitu pedagang pasar. Kendala muncul akibat dari perbedaan kepentingan antar kedua aktor. Selain perbedaan kepentingan juga terjadi pergeseran komitmen aktor formal (Dinas Perdagangan) akibat dari perubahan nomenklatur kelembagaan yang mengakibatkan peleburan Dinas Pengelolaan Pasar kedalam Dinas Perdagangan. Kendala dari aspek hubungan organisasi terbagi pada dua hubungan. Hubungan antar eksternal organisasi dan internal organisasi. Antar organisasi eksternal yaitu Dinas Perdagangan dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta ternyata tidak sinkron dengan saling melempar argumen satu sama lain mengenai kejelasan proses perumusan rancangan peraturan daerah tentang Pasar Rakyat. Sementara antar internal organisasi Dinas Perdagangan juga kurang sinkronisasi dan koordinasi. Terakhir adalah aspek lingkungan kebijakan. Kendala yang muncul dari aspek lingkungan kebijakan yang paling dominan adalah perubahan nomenklatur kelembagaan (SOTK), berakibat pada penurunan eselon. Selain itu juga dari pedagang pasar kurang mendukung terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pasar Rakyat.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Perumusan Kebijakan, Kendala Perumusan Kebijakan