Pada April 2017, Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan meresmikan operasional Feeder BST koridor 11 dan 13 untuk menggantikan fungsi Angkutan Kota Kuning (Angkota) yang tidak lagi layak pakai di Kota Surakarta. Kajian pada Feeder koridor 11 dan 13 dilakukan karena tahap ini merupakan tahap pertama yang beralih pada pemanfaatan Feeder BST. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan sistem angkutan massal berbasis jalan melalui pemanfaatan Feeder BST koridor 11 dan 13, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi.
Penelitian ini disajikan secara deskriptif kualitatif dengan validasi data menggunakan triangulasi metode. Teknik pengambilan dilakukan dengan wawancara terstruktur, telaah dokumentasi, dan observasi. Kajian penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data interaktif Miles dan Hubberman.
Hasil penelitian menunjukkan proses implementasi kebijakan sistem angkutan massal berbasis jalan melalui pemanfaatan Feeder BST koridor 11 dan 13  dilakukan pada 3 tahap, yakni tahap interpretasi telah dilakukan dengan kegiatan penjabaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sampai pada Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 51.2/005 Tahun 2017 tentang SOP Layanan BST. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi pada internal Dinas Perhubungan dan Koperasi Angkutan. Pada tahap pengorganisasian, dilakukan kegiatan penetapan pelaksana, sumber dana, fasilitas penunjang, SOP Layanan, dan jadwal pelaksanaan kebijakan. Pada tahap aplikasi, terdapat 4 kegiatan, yakni peresmian operasional Feeder BST koridor 11 dan 13, distribusi angkutan kepada supir, operasional Feeder, dan pengawasan. Terdapat 4 faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yakni ukuran dasar dan tujuan kebijakan, komunikasi, kecenderungan pelaksana, struktur birokrasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya dokumen kebijakan, sarana dan wadah komunikasi, dukungan SDM Dinas Perhubungan dan Koperasi Angkutan, serta struktur dan alur koordinasi yang jelas. Sedangklan 2 faktor penghambat, yakni sumber daya dan kondisi sosial-ekonomi dan politik ditunjukkan dengan keterbatasan sumber dana, kondisi fasilitas penunjang, dan tidak adanya dukungan yuridis dari DPRD untuk operasional angkutan online dan plat hitam di Pasar Legi.
Kata Kunci: faktor pengaruh, feeder bst, implementasi kebijakan.