Abstrak

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji problematika hukum dalam transaksi e-commerce dan solusinya.
Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat preskiptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan menggunakan teknik Studi Pustaka, teknik analisis data menggunakan metode silogisme deduktif.
Terdapat problematika hukum dalam transaksi e-commerce, meliputi permasalahan tanda tangan digital, penggunaan uang digital, permasalahan mengenai penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa dan hukum yang digunakan apabila transaksi dilakukan oleh kedua belah pihak yang berbeda negara, penerapan aspek perpajakan, perlindungan konsumen, serta kriteria subyek yang cakap hukum dalam kontrak elektronik. solusi yang dapat ditempuh antara lain dengan melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada agar mampu mengakomodir kebutuhan yang ada, adapun peraturan perundang-undangan yang dapat direvsi antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, revisi dapat dilakukan dengan cara menambah atau mengubah ketentuan yang terdapat peraturan perundang-undangan, selain itu cara lain yang dapat ditempuh adalah dengan menerbitkan peraturan pengganti, dengan demikian kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam peraturan yang lama mampu diakomodir oleh peraturan yang baru.

Kata Kunci : Problematika Hukum, Transaksi E-commerce