ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah tiga. Pertama, menguji pengaruh good governance terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah  daerah. Kedua, menguji kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah terhadap korupsi pemerintah daerah, Tiga, menguji good governance terhadap korupsi pemerintah daerah. Korupsi dalam penelitian ini diukur dari nilai kerugian keuangan negara atas temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Variabel good governance diukur dari jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bukan dari partai pendukung dan koalisi pemerintah, sedangkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah diukur dari indeks yang disusun dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) BPK dan data partai pendukung dan koalisi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan periode observasi  tahun 2010-2014 dengan jumlah data observasi sebanyak 1.085. Tehnik pengambilan sampel adalah  metode purposive sampling.  Indeks kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari 19 item yang dikelompokkaan dalam tiga perspektif, yaitu perspektif kelengkapan, perspektif prediktif dan prespektif umpan balik. Hasil analisis menunjukkan bahwa good governance berpengaruh  negatif terhadap korupsi pemerintah daerah, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi pemerintah daerah. Disisi lain,  good governance berpengaruh positif  terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah  di Indonesia. Implikasi hasil penelitian ini adalah model pengukuran dengan indeks ini dapat memberikan model alternatif dalam pengukuran kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dan penerapan good governance di pemerintah daerah wajib diwujudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.  

Kata Kunci : Indeks Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Korupsi Pemerintah Daerah, Good Governance, BPK, LKPD.