AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan partisipasimasyarakat dalam pembentukan Perda pendidikan Kabupaten/ Kota di JawaTengah, mengidentifikasi dan menganalisis problematika partisipasi masyarakat,serta menganalisis dan mendeskripsikan solusi atas problematika tersebut sertamengembangkan model partisipasi yang dapat diterapkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau socio-legalresearch, dengan data penelitian berupa data primer dan data sekunder (bahanhukum primer dan bahan hukum sekunder). Penelitian dilaksanakan pada delapanwilayah yaitu pada Kabupaten Grobogan, Batang, Pekalongan, Banjarnegara,KotaSemarang, Kota Magelang,Kota Surakarta dan Kabupaten Rembang. Pengambilandata primer dilakukan dengan wawancara,angket dan FGD kepada narasumberpenelitian, sementara pengambilan data sekunder dilakukan dengan dokumentasikearsipan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisiskualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat diwilayah penelitian cukup rendah di seluruh tahapan. Problematika yang timbulterkait dengan partisipasi masyarakat lebih banyak disebabkan oleh terbatasnyaakses dan kemampuan dari masyarakat maupun unsur perwakilannya untuk dapatberpartisipasi secara aktif dalam setiap proses-proses tersebut. Penelitimengemukakan solusi optimalisasi partisipasi masyarakat pada setiap tahapan,dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dari sejak awal proses pembentukansampai dengan penyebarluasan. Solusi oleh peneliti ditekankan dalam bentukmodel partisipasi masyarakat yang dibentuk atas generalisasi karakteristikproblematika partisipasi masyarakat di wilayah penelitian. Disampingmewajibkan pemrakarsa untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat pada setiaptahapan pembentukan perda, model ini juga menekankan penyusunan naskahakademik yang melibatkan pihak ketiga dengan kompetensi keahlian terkaitmateri di bidang pendidikan dan hukum. Model ini juga menekankan adanya hakevaluasi dari masyarakat untuk meminta agar proses pembentukan perdadihentikan sementara waktu untuk diperbaiki apabila dinilai tidak partisipatif,dengan harapan agar materi yang sedang dibahas ataupun keikutsertaan partisipasimasyarakat diperbaiki menjadi lebih baik.Peneliti merekomendasikan agar dilakukannya revisi atas aturanperundangan-undangan untuk dapat mewajibkan pemrakarsa perda bidangpendidikan melakukan pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif pada setiaptahapan serta agar pemrakarsa melakukan harmonisasi muatan perda sesuaidengan peraturan perundangan terbaru.Kata kunci : Partisipasi masyarakat, pembentukan, perda bidang pendidikan