Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan partisipasi
masyarakat dalam pembentukan Perda pendidikan Kabupaten/ Kota di Jawa
Tengah, mengidentifikasi dan menganalisis problematika partisipasi masyarakat,
serta menganalisis dan mendeskripsikan solusi atas problematika tersebut serta
mengembangkan model partisipasi yang dapat diterapkan.
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau socio-legal
research, dengan data penelitian berupa data primer dan data sekunder (bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder). Penelitian dilaksanakan pada delapan
wilayah yaitu pada Kabupaten Grobogan, Batang, Pekalongan, Banjarnegara,Kota
Semarang, Kota Magelang,Kota Surakarta dan Kabupaten Rembang. Pengambilan
data primer dilakukan dengan wawancara,angket dan FGD kepada narasumber
penelitian, sementara pengambilan data sekunder dilakukan dengan dokumentasi
kearsipan. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di
wilayah penelitian cukup rendah di seluruh tahapan. Problematika yang timbul
terkait dengan partisipasi masyarakat lebih banyak disebabkan oleh terbatasnya
akses dan kemampuan dari masyarakat maupun unsur perwakilannya untuk dapat
berpartisipasi secara aktif dalam setiap proses-proses tersebut. Peneliti
mengemukakan solusi optimalisasi partisipasi masyarakat pada setiap tahapan,
dimana masyarakat dilibatkan secara aktif dari sejak awal proses pembentukan
sampai dengan penyebarluasan. Solusi oleh peneliti ditekankan dalam bentuk
model partisipasi masyarakat yang dibentuk atas generalisasi karakteristik
problematika partisipasi masyarakat di wilayah penelitian. Disamping
mewajibkan pemrakarsa untuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat pada setiap
tahapan pembentukan perda, model ini juga menekankan penyusunan naskah
akademik yang melibatkan pihak ketiga dengan kompetensi keahlian terkait
materi di bidang pendidikan dan hukum. Model ini juga menekankan adanya hak
evaluasi dari masyarakat untuk meminta agar proses pembentukan perda
dihentikan sementara waktu untuk diperbaiki apabila dinilai tidak partisipatif,
dengan harapan agar materi yang sedang dibahas ataupun keikutsertaan partisipasi
masyarakat diperbaiki menjadi lebih baik.
Peneliti merekomendasikan agar dilakukannya revisi atas aturan
perundangan-undangan untuk dapat mewajibkan pemrakarsa perda bidang
pendidikan melakukan pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif pada setiap
tahapan serta agar pemrakarsa melakukan harmonisasi muatan perda sesuai
dengan peraturan perundangan terbaru.
Kata kunci : Partisipasi masyarakat, pembentukan, perda bidang pendidikan