Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dimasukkannya rechterlijk pardon ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dan penyesuaian penerapan rechterlijk pardon ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan deduktif silogisme.
Hasil dari penelitian ini adalah KUHP yang berlaku saat ini tidak memungkinkan untuk menerapkan putusan berupa permaafan hakim, maka untuk peluang menerapkan permaafan hakim di masa mendatang perlu mengubah sistem pemidanaan substantive yang kaku ini menjadi lebih fleksibel, sehingga keadilan lebih terjamin di dalamnya. Rancangan KUHP ke depan perlu mengadopsi rechterlijk pardon karena justifikasi tindak pidana bukan hanya kesalahan akan tetapi juga tujuan pemidanaan, dan bentuk penyesuaian penerapan rechterlijk pardon dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah penjatuhan putusan pemidanaan tanpa pidana. Penyesuaian penerapan putusan permaafan hakim di kemudian hari apabila diterapkan di dalam sitem peradilan pidana di Indonesia
adalah tidak dapat mengacu kepada putusan bebas, maupun putusan lepas, akan tetapi apabila putusan permaafan hakim diterapkan di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia nantinya akan masuk ke dalam putusan pemidanaan tanpa pidana. Secara rinci ini dapat diartikan sebagai terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana, tetapi apabila memandang dari segi tujuan pemidanaan, terdakwa tidak perlu dijatuhi sanksi pidana atau menjalani pemidanaan  sehingga  dengan  demikian,  rasa  keadilan  lebih  terpenuhi  dengan
penjatuhan putusan permaafan hakim