Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa peran penyidik lingkungan hidup belum optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 94 ayat (6) UUPPLH serta upaya yang seharusnya dilakukan agar peran PPNS dapat optimal. Peran PPNS hanya sebatas administrasi saja. Jika melihat di dalam ketentuan Pasal 94 ayat (6) UUPPLH menyebutkan bahwa “hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.” Jadi sebenarnya PPNS dapat langsung menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum tanpa melalui kepolisian.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di Jl.Wisata Menanggal No. 38 Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Jenis dan sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.
Penelitian ini memperolah hasil bahwa peran PPNS dalam penegakan hukum lingkungan hidup belum optimal karena adanya beberapa faktor yang dihadapi oleh PPNS dalam proses penyidikan kasus pidana yaitu: faktor penegak hukum, terbatasnya jumlah personil PPNS dan adanya PPNS yang tingkat keahlian penyidikan masih rendah. Selain itu, adanya faktor perundang-undangan, PPNS masih menjadi satu bidang dengan bidang lain. Kemudian faktor sarana dan prasarana, minimnya sarana dan fasilitas yang mendukung proses penyidikan serta tidak teralokasinya anggaran yang memadai. Upaya yang harus dilakukan agar peran PPNS dalam penegakan hukum lingkungan hidup guna mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dapat optimal yaitu mengatasi faktor kendala yang dihadapi PPNS, salah satunya dengan cara membentuk jabatan fungsional bagi penyidik lingkungan hidup (PPNS dengan tupoksi penyidik). Kemudian memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, diikuti penambahan jumlah personil serta peningkatan sarana dan prasarana. Selain itu melakukan pelatihan peningkatan kompetensi penyidikan secara berkala kepada PPNS.</p>

Kata kunci :</strong> Penyidik, Lingkungan Hidup, Penegakan Hukum Lingkungan</p>