Tingginya angka kekerasan seksual pada anak perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Salah satu lembaga jejaring yang dibentuk pemerintah untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan korban anak-anak adalah P2TP2A. Tujuan dari dibentuknya lembaga ini adalah untuk melakukan pelayanan bagi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan berupaya memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak mulai dari upaya-upaya prefentif sampai pada penanganan kasus. Akan tetapi, meskipun sudah dibentuk lembaga perlindungan masih banyak anak korban kekerasan seksual yang mendapatkan sikap deskriminatif dari masyarakat lingkungan sekitar. Selain itu juga, masih banyak masyarakat yang tidak berkenan melaporkan bila mendapatkan pelecehan seksual terutama anak-anak karena mereka merasa malu ataupun takut. Dengan tidak melaporkan maka akan mempengaruhi data yang masuk pada lembaga, artinya semakin sedikit data yang masuk, maka semakin baik kinerja lembaga tersebut. Padahal apa yang terjadi di lapangan tidak sama seperti itu. Oleh karena sulitnya melakukan penilian terhadap kinerja lembaga public maka perlu dilakukan penggambaran mengenai bagaimana kinerja P2TP2A di Kabupaten Klaten dalam menyediakan pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual dengan menggunakan tiga dimensi yang dikemukakan oleh Levine, yaitu akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan triangulasi data. Teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja P2TP2A telah cukup baik, hanya pada beberapa indikator dimensi belum dapat terpenuhi. Akuntabilitas kinerja P2TP2A di Kabupaten Klaten dalam menyediakan pelayanan bagi anak korban kekerasan seksual telah baik. Penyelenggaran pelayanan telah sesuai dengan acuan yang dibuat. Pelaksanaan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan dilaksanakan secara fleksibel sehingga tidak memberatkan masyarakat karena hanya berupa kartu keluarga. Pada P2TP2A kepentingan masyarakat menjadi bagian utama sehingga ketika ada pengaduan yang masuk segera mendapat penanganan dari P2TP2A. Dimensi kedua adalah responsibilitas, pada dimensi ini sudah cukup memenuhi persyaratan hanya pada indikator akuntabilitas terdapat dua aspek yang belum terpenuhi yaitu reward and punishment, hal ini karena anggota P2TP2A merupakan pekerja social sehingga sulit diterapkannya system tersebut. Yang kedua berkaitan dengan kepatuhan jam kerja, sangat sulit diterapkan jam kerja yang teratur sebab pengaduan yang masuk bersifat mendadak. Sedangkan pada indikator kewajiban terdapat satu aspek yang belum terpenuhi yaitu aspek konsistensi kerja, karena bila terjadi mutasi maka anggota tersebut tidak dapat melanjutkan pekerjaannya tanpa ijin dari kepala ODP tempat anggota tersebut dimutasi.Pada aspek responsivitas,

kinerja P2TP2A cukup terpenuhi. Hal ini dikarena hanya satu aspek yang belum terpenuhi yaitu terdapat tidaknya keluhan dari masyarakat. Belum terpenuhinya aspek tersebut dikarena belum adanya media yang digunakan lembaga untuk menampung keluhan  dari  masyarakat  sehingga  selama memberikan  pelayanan belum pernah ada keluhan yang masuk ke P2TP2A.

Kata Kunci: anak korban kekerasan seksual, kinerja, pelayanan