ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji implementasi pemidanaan mengenai putusan pengadilan nomor 3320/PID.B/2012/PN.SBY dalam kasus penyerangan yang dilakukan oleh kelompok Islam Sunni terhadap kelompok Islam Syi’ah di Kabupaten Sampang, Madura. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti dan mengkaji permasalahan dengan cara mereduksi bahan kepustakaan. Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan implementasi pemidanaan terhadap kasus penyerangan kelompok Islam Sunni terhadap kelompok Islam Syi’ah di Sampang. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduksi dengan metode silogisme yang artinya ialah merumuskan fakta hukum dengan cara membuat kesimpulan atas premis mayor dan premis minor dari pernyataan mayor yang bersifat umum ke pernyataan minor yang bersifat khusus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemidanaan pada dakwaan Penuntut Umum tidak tepat. Terdakwa terbukti melakukan ceramah-ceramah kepada kelompoknya aliran Sunni yang berisikan tentang permusuhan terhadap kelompok Syi’ah. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang di setiap memberikan sambutan di pengajian-pengajiannya, dengan mengatakan kalau Syi’ah itu sesat, kafir, dan menyuruh jika ada warga Syi’ah untuk diusir dari Dusun Nangkernang. Ucapan Terdakwa tersebut mengakibatkan kelompok Sunni terprovokasi sehingga melakukan penyerangan pada hari Minggu, 26 Agustus 2012. Penuntut Umum mendakwa 3 dakwaan yang bersifat alternatif, namun dalam dakwaannya Terdakwa tidak didakwa melakukan penganjuran sebagaimana di atur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
 
Kata Kunci : Implementasi, Dakwaan, Penganjuran