ABSTRAK
Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama muslim.
Menurut Badan Pusat Statistik, hasil dari sensus penduduk pada tahun 2010
menunjukkan bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah sebesar 207,2 juta
jiwa dengan persentase sebesar 87,2 persen dari jumlah penduduk total di Indonesia
yaitu sebesar 237,6 juta jiwa. Mengkonsumsi produk halal merupakan sebuah
kewajiban bagi masyarakat muslim, terutama dalam hal makan dan minum. Statistik
sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia menunjukkan produk yang telah memiliki
sertifikat halal pada periode tahun 2011-2018 hanya terdapat 727.617 atau sekitar 10%
dari total produk yang beredar di Indonesia. Sementara itu, produk yang memiliki
sertifikat halal di Jawa Tengah hanya sebesar 30?ri total produk yang beredar.
Angka tersebut tentu menunjukkan bahwa kehalalan produk yang beredar di Indonesia
jauh dari kata terjamin. Penelitian ini dilakukan untuk membuat workflow penerapan
Sistem Jaminan Halal dan pemenuhan persyaratan Sertifikasi Halal (Studi kasus pada
produk UNSQUA). Pembuatan workflow ini mengacu pada 11 kriteria SJH dalam
dokumen Template Manual SJH Industri Pengolahan Skala Kecil Menengah LPPOMMUI Jawa Tengah Tahun 2018, dan persyaratan pendaftaran Sertifikasi Halal juga
mengacu pada persyaratan yang dibuat oleh LPPOM-MUI Jawa Tengah. UNSQUA
adalah produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dihasilkan melalui Sistem
Penyediaan Air Minum UNS (SPAM UNS). Sejak saat diluncurkannya UNSQUA
yaitu tahun 2017, belum mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan di UNS.
Selain itu, UNSQUA juga belum memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, UNSQUA
memerlukan sertifikat halal demi meningkatkan kualitas produknya, dan mendapat
kepercayaan konsumen.
Dari penelitian ini, didapatkan hasil workflow penerapan Sistem Jaminan Halal
yang terbagi menjadi 11 kriteria, dan workflow syarat pendaftaran Sertifikasi Halal.
Dari workflow tersebut diketahui bahwa, terdapat total 37 dokumen yang harus dibuat
dan disiapkan oleh perusahaan manufaktur skala kecil dan menengah untuk
mendapatkan sertifikat halal. Dalam kasus UNSQUA, hampir seluruh perysaratan dan
dokumen belum tersedia. Sehingga, didapatkan usulan-usulan pemenuhan dokumen
untuk UNSQUA. Saran yang dapat diberikan yaitu, perlunya penambahan sosialisasi
Sertifikasi Halal, perlunya penelitian lebih lanjut untuk keefektifan workflow yang
dibuat, dan UNSQUA memerlukan pendampingan Sertifikasi Halal.
Kata kunci: Penjaminan Mutu, Sertifikat Halal, 11 Kriteria Sistem Jaminan Halal.
xvi + 95 halaman; 19 tabel; 30 gambar; 4 lampiran
Daftar Pustaka: 22 (2008– 2019)