Penelitian ini membahas tentang persoalan hukum pelimpahan wewenang medis kepada perawat dengan mengambil lokasi penelitian pada Puskesmas Rawat Inap di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai. Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelimpahan wewenang medis kepada perawat pada Puskesmas Rawat Inap di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai dan mengkaji bentuk seharusnya dari perlimpahan wewenang medis kepada perawat. Penelitian ini termasuk penelitian non-doctrinal dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui instrumen wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau studi dokumen terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Analisis data menggunakan model interaktif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat penerapan pelimpahan wewenang medis pada Puskesmas Rawat Inap di Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai adalah faktor hukum itu sendiri yang belum memberikan kejelasan terkait batasan tindakan medis yang dilimpahkan kepada perawat, faktor fasilitas yakni keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, faktor masyarakat yang bertalian dengan pengetahuan hukum masyarakat yang masih kurang dan faktor budaya hukum yang cenderung paternalistik dan konservatif. Faktor aparatur kesehatan sebagai pengawas internal yang bertujuan menegakan hukum memiliki pengaruh positif terhadap penerapan pelimpahan wewenang medis yang didukung oleh diskresi yang ditetapkan guna menjembatani hukum dengan konteks keterasingan sosial yang ada. Pelimpahan wewenang medis seharusnya dilakukan secara mandat dan tertulis yang disertai dengan batasan yang jelas tentang tindakan medis yang dapat dilimpahkan kepada perawat. Pelimpahan mandat merupakan konsekuensi logis dari peran dependen perawat terhadap dokter dimana perawat bekerja berdasarkan instruksi dokter. Dengan demikian, apabila terjadi persangkaan malpraktik, sejauh perawat telah melaksanakan perintah dokter, maka dokter bertanggung jawab terhadap kelalaian atau kesalahan yang dilakukan perawat. Pengalihan tanggung jawab ini terjadi berdasarkan doktrin vicarious liability dimana dokter bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh perawat, sejauh tindakan tersebut terlaksana dalam hubungan hukum melalui doktrin borrowed servant, captain of the ship atau partnership.

Kata kunci: pelimpahan wewenang, dokter, perawat, tindakan medis, doktrin vicarious liability