ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan kemunculan sertifikat hak atas tanah yang mengandung perbedaan antara data fisik dengan keadaan faktual serta konstruksi perlindungan hukum yang sesuai. Fokus  penelitian  pada  identifikasi  penyebab  dan  bentuk-bentuk  perlidungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

Penelitian   ini   merupakan   penelitian   empiris   melalui   dukungan   informasi penelitian yang diperoleh dengan cara wawancara serta kajian pustaka yang relevan.  Pendekatan bersifat kualitatif dengan teknik pemaparan  yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Kantor Pertanahan Kota Surakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya sertifikat hak atas tanah yang berbeda antara data fisik dengan keadaan faktual disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi validitas data fisik untuk penerbitan sertifikat tanah dan mempengaruhi 4 (empat) hal sebagai berikut: Pertama, status dan dasar hukum. Hal ini untuk mengetahui dan memastikan dengan dasar apa tanah diperoleh. Kedua,  Identitas  pemegang  hak  atau  yang  dikenal  dengan  kepastian  subyek. Ketiga, Letak dan luas obyek tanah atau kepastian obyek. Hal ini diwujudkan dalam bentuk surat ukur atau gambar situasi guna memastikan dimana batas-batas atau   letak   tanah   tersebut.   Keempat,   Prosedur   penerbitan,   yang   terutama dipengaruhi oleh kinerja aparatur sumber daya manusia terkait. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak atas tanah yang mengandung perbedaan data fisik dengan keadaan faktual meliputi 2 (dua) jenis, sebagai berikut: Pertama, Jika diasumsikan karena kesalahan maupun kelalaian petugas pendaftaran tanah, maka pemegang hak dapat melakukan  tanggung gugat secara hukum  perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Kedua, jika diasumsikan karena adanya cacat administratif, maka dapat diajukan pembatalan sertifikat  dan ini bergantung sepenuhnya kepada inisiatif pemegang hak serta kemauan layanan administrasi pertanahan.

Penelitian ini merekomendasikan pemegang hak atas tanah, agar secara periodik dan konsisten melaporkan keadaan tanah, kepada instansi pertanahan, agar mengusahakan konsistensi digitalisasi administrasi dan keterbukaan sistem pendataan tanah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.

Kata Kunci: Sertifikat, perlindungan hukum, data fisik, keadaan faktual