ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis peraturan perundang- undangan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo untuk menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri. Kajian selanjutnya mengenai aspek keadilan pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter di Kabupaten Sukoharjo dalam menyeimbangkan kepentingan sektor pangan dan industri.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui dan menganalisis  digunakan  antara lain  prinsip  legalitas,  teori  birokrasi,  dan  teori keadilan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya kawasan peruntukan industri Nguter menjadi alat pendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo, adanya kecenderungan pertambahan jumlah penduduk tiap tahun di Kecamatan Nguter yang dibarengi penurunan jumlah lahan pertanian, peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang masih sangat terbatas, kebijakan perencanaan kawasan industri Nguter berorientasi pada pencapaian tujuan berjangka panjang yang masih belum sesuai sasaran dan menggunakan pemecahan masalah berjangka pendek, belum ada sanksi tegas bagi para pelanggar yang melakukan pelanggaran alih fungsi lahan karena RTRW bersifat dinamis sehingga bisa dilakukan evaluasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan secara nasional sudah cukup dalam menyeimbangkan sektor pertanian dan sektor industri, namun dari segi kebijakan daerah dengan adanya peraturan daerah nomor 14 tahun
2011 tentang rencana tata ruang wilayah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor
67 tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan Ruang masih belum mampu untuk menyeimbangkan sektor pertanian maupun sektor industri. Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Kawasan Industri Nguter belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan karena lebih cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pembangunan industri.
Kata kunci: pangan; aspek keadilan; alih fungsi lahan pertanian; penataan ruang.