Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen pada saat perusahaan mengalami kepailitan dan bagaimana pertanggungjawaban PT Nyonya Meneer terhadap pemenuhan pembayaran hak-hak pekerja akibat adanya pernyataan pailit terhadap PT Nyonya Meneer berdasarkan KUH Perdata, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013

Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus Jenis data yang digunakan yaitu data bahan hukum primer dan data bahan hukum sekunder.

Melalui hasil penelitian dapat disimpulkan dalam proses kepailitan PT Nyonya Meneer, PT Nyonya Meneer sebagai debitor pailit sejak dinyatakan pailit oleh pengadilan tidak dapat mengurus hartanya sendiri karena tanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan mengenai harta pailit diurus oleh kurator. Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit terutama dalam kasus ini mengenai pemenuhan hak pekerja akibat adanya putusan pailit tidak hanya menggunakan Undang-undang Kepailitan saja namun harus memperhatikan juga undang-undang yang terkait yaitu Undang-undang ketenagakerjaan yang diperjelas oleh Putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 supaya terjadi keadilan hukum bagi semua pihak.

Kata Kunci : Tanggung Jawab; pekerja; Kreditor Preferen; pailit