Abstrak
Penulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri dalam Sistem Production Sharing Contract(PSC) Cost Recovery Indonesia dan Malaysia serta mengidentifikasi kesesuaian penerapan Prinsip Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri dalam PSC di Indonesia sekarang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini termasuk penelitiannormatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah dengan studi pustaka. Hasil penelitian yang didapat adalah di Indonesia dikenal dengan istilah Domestic Market Obligation (DMO), dimana Kontraktor memiliki kewajiban untuk menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) bagiannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, sedangkan Malaysia menggunakan bea ekspor yang tinggi yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) untuk mengurangi ekspor. Selain itu, dalam penulisan hukum ini juga diketahui bahwa penerapan DMOdalam PSC di Indonesia sekarang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Kata Kunci : Kebutuhan Migas, PSC, Indonesia dan Malaysia