Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) sebab rezim Orde Baru melakukan tindakan represif terhadap partisipasi politik yang muncul pada periode 1971-1982, (2) bentuk-bentuk partisipasi politik yang muncul pada periode 1971-1982, (3) sikap rezim Orde Baru terhadap partisipasi politik yang muncul pada periode 1971-1982. Tahun 1971 diambil sebagai awal dari penelitian karena terdapat Pemilu 1971 sebagai langkah awal Orde Baru menstabilkan politik di Indonesia, sedangkan tahun 1982 diambil sebagai akhir dari penelitian karena terdapat Pemilu 1982 yang menandakan telah selesainya langkah-langkah Orde Baru dalam menciptakan stabilitas politik.
Metode yang digunakan dalam penelitian sejarah meliputi Heuristik, Kritik Sumber (Kritik Intern dan Kritik Ekstern), Interpretasi data dan tahap
terakhir yaitu Historiografi. Sumber penelitian ini didapatkan dari Buku, Dokumen, Majalah dan Surat Kabar sezaman.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa pada mulanya rezim Orde Baru ingin mengadakan koreksi atas rezim Orde Lama. Langkah awal dari Orde Baru adalah menstabilkan ekonomi dan politik di Indonesia. Oleh karena itu “stabilitas” dan “pembangunan” menjadi salah satu jargon andalan. Dalam mengupayakan kestabilan ekonomi dan politik, pemerintah Orde Baru menggunakan cara-cara yang represif dan intimidatif. Tidak jarang peraturanperaturan/kebijakan-kebijakan yang muncul, datang dari pihak pemerintah dan bersifat intruktif, sehingga mengabaikan mekanisme demokrasi. Kebijakankebijakan Orde Baru yang seperti inilah memunculkan ekses-ekses dan berbagai bentuk partisipasi politik yang muncul di tengah masyarakat. Tidak jarang muncul beragam partisipasi politik dalam bentuk negatif. Menghadapi partisipasipartisipasi politik yang muncul di tengah masyarakat, pemerintah Orde Baru bersifat represif.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Orde Baru dalam melaksanakan stabilitas dan pembangunan telah mengabaikan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara. Menyikapi hal ini muncul partisipasi politik yang bersifat korektif terhadap pemerintah. Pemerintah tidak mengakomodasi koreksikoreksi yang masuk, bersifat represif bahkan tidak jarang menuduhnya sebagai
perbuatan subversif.
 
Kata Kunci: Partisipasi Politik, Orde Baru, Partai Politik, Indonesia