Peradilan kriminal di Surakarta masa Revolusi Fisik 1945-1949

Penulis Utama : Sahid Wibowo Apriyanto
NIM / NIP : C0502047
× ABSTRAK Perumusan masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Apa penyebab dari kriminalitas di Surakarta masa revolusi fisik 1945-1949 merupakan akibat dari pemberlakuan peradilan pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang ?, (2) Bagaimana jalannya peradilan pada masa revolusi fisik di Surakarta ?, (3)Bagaimana nasib dari pengadilan raja disaat pertentangan anti swapraja Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui salah satu faktor penyebab tindak kriminalitas di Surakarta masa revolusi fisik merupakan akibat dari penerapan hukum yang menguntungkan dari golongan tertentu, (2) Untuk mengetahui jalannya peradilan waktu revolusi fisik di Surakarta baik itu awal maupun akhir revolusi, (3) Mengetahui nasib pengadilan raja pada masa revolusi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Adapun data primer yang diperoleh melalui studi dokumen yang berupa arsip dari pengadilan negeri Surakarta dan perpustakaan Reksopustoko Mangkunegaran. Data primer itu ditunjang dengan wawancara dengan beberapa orang yang berhubungan dengan tema ini. Adapun data sekunder didapat dari buku, artikel dan makalah. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif, dengan demikian penulis menggunakan deskriptif-analisa dalam menceritakan laporan hasil penulisan. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sebab terjadinya kriminalitas di Surakarta pada masa revolusi fisik 1945-1949, berupa perasaan dendam terhadap golongan kerajaan dan orang tionghoa. Golongan kerajaan telah menjadi tangan panjang pemerintahan Jepang dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia, selain itu golongan itu juga mendapat pemberlakuan hukum yang berbeda dengan masyarakat. Pembedaan hukum dan pengadilan dihapuskan pada masa revolusi. Pengadilan pradoto dihapuskan oleh pemerintahan RI, karena dalam menghadapi perjuangan perlu adanya kesamaan dalam berbagai hal termasuk dalam pemberlakuan hukum dan pengadilan. Penegakan hukum harus tetap berjalan walaupun dalam keadaan perang karena Indonesia merupakan negara hukum. Jalannya peradilan pada masa revolusi fisik di Surakarta dilakukan dengan dua cara. Pada awal revolusi, jalannya peradilan dipegang oleh sipil, sedangkan pada akhir revolusi dijalankan dengan militer. Perbedaan cara menjalankan peradilan itu ditandai dengan terbitnya surat keputusan no 46 / MBKD / 1949.
×
Penulis Utama : Sahid Wibowo Apriyanto
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : C0502047
Tahun : 2009
Judul : Peradilan kriminal di Surakarta masa Revolusi Fisik 1945-1949
Edisi :
Imprint : Surakarta - FSSR - 2009
Program Studi : S-1 Ilmu Sejarah
Kolasi :
Sumber : UNS-FSSR Jur. Sastra Sejarah-C.0502047-2009
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Drs. Sudarno, M.A.
Penguji :
Catatan Umum : 1436/2009
Fakultas : Fak. Sastra dan Seni Rupa
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.