ABSTRAK

Tema  besar  dari  tulisan ini adalah evaluasi dampak sebuah  kebijakan publik, dengan titik fokusnya adalah pada aspek marginalisasi masyarakat sebagai dampak dari kebijakan penetapan kawasan hutan Watu Ata sebagai kawasan konservasi dengan fungsi cagar alam. Defenisi cagar alam yang termuat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2011 Pasal 1 adalah Kawasan Suaka Alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelesterian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami. Cagar alam Watu Ata merupakan salah satu kawasan suaka alam yang wilayahnya mencakupi sebelas desa dan tiga kecamatan  yang berada di Kabupaten Ngada. Kawasan cagar alam Watu Ata ditetapkan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 432/Kpts-II/92.

Penelitan ini dilakukan di dua desa yakni Desa Inelika dan Desa Heawea pada tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penentuan sampel dengan teknik Purposive Sampling.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analsis data menggunakan teknik analisis data Miles and Haberman (reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta verifikasi).

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Bentuk marginalisasi yang dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar kawasan cagar alam Watu Ata adalah  margnalisasi  dalam  bentuk  eksklusi  sosial  terhadap  lahan  garapan. 2) Faktor utama marginalisasi adalah kebijakan pemerintah terkait dengan penetapan kawasan hutan Watu Ata sebagai kawasan konservasi dengan fungsi sebagai cagar alam,  3)  Upaya  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  antara  lain,  membentuk organisasi PERMATA (Perhimpunan Masyarakat Watu Ata), melalui PERMATA masyarakat berhasil melakukan berbagai upaya misalnya dengan melakukan Musyawarah Besar dan aksi damai yang mengusung keluhan-keluhan masyarakat dan keinginan mereka untuk mendapatkan kembali hak-haknya dalam mengelolah lahan garapan yang berada di dalam kawasan cagar alam,4) Cara ideal pengelolahan kawasan hutan Watu Ata adalah dengan mengadopsi local wisdom yang ada yakni Ri’i, mengingat banyaknya lahan garapan yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut.

Kata kunci: Marginalisasi masyarakat, dampak kebijakan, cagar alam Watu Ata