Provinsi Maluku terdiri dari pulau-pulau, berbagai suku dan bahasa. Pemerintah Daerah dituntut menjalankan fungsinya secara maksimal, dalam hal ini Bagian Humas Pemerintah Provinsi Maluku melaksanakan aktivitas humas yang berhubungan dengan masyarakat, fungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan lembaga antara lain humas menjembatani aspirasi masyarakat ke SKPD terkait. Selain itu juga Bagian Humas turut serta dengan pemerintah untuk melakukan   reses   dan   mempublikasi   kegiatan   antara   lain   dokumentasi, mengkliping koran yang memuat segala berita yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi Maluku kepada seluruh masyarakat Maluku. Humas dalam lembaganya harusnya menjalankan fungsi dengan baik dan serasi antara publik intern dan publik ekstern dalam rangka memberikan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi.Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan komunikasi   organisasi   melalui   evaluasi   kinerja   Biro   Umum   dan   Humas Sekretariat Daerah Provinsi Maluku dalam menjalankan fungsi sebagai mediator dan publisitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku belum secara maksimal melaksanakan tupoksinya dalam hal ini fungsinya sebagai mediator dan publisitas. Sehingga diperlukan adanya evaluasi yang komprehensif dalam pelaksanaan fungsi tersebut, agar dapat membuktikan keberhasilannya dalam mempertemukan kepentingan  Pemerintah Provinsi Maluku dengan masyarakatnya.