Abstrak
Penulisan hukum ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan terhadap hal, pertama adalah bagaimana implementasi normatif yang dilakukan Pemerintah Indonesia terhadap ketentuan artikel 53 United Nations Conference of The Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1982 kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, menganalisis bagaimanakah urgensi pembentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) rute Timur-Barat jika akan diterapkan dan diberlakukan di Indonesia.
Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah dan dokumen lain yang mendukung serta dikumpulkan pula melalui pengumpulan bahan hukum yang berbasis elektronik seperti melalui internet. Bahan tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Selain itu, teknik analisis yang dilakukan menggunakan silogisme deduksi dengan menganilisis berdasarkan pengajuan premis mayor dan premis minor.
Berdasarkan pada pembahasan, hasil penelitian menunjukkan simpulan bahwa Indonesia telah secara tegas mengimplementasikan ketentuan artikel 53 UNCLOS 1982 dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia walaupun pengaturan tersebut lebih bersifat pada pemahaman bahwa penentuan alur laut kepulauan yang ada dan ditetapkan di Indonesia merupakan alur laut kepulauan yang sudah lengkap. Hasil penelitian juga menunjukkan dibutuhkan suatu pemenuhan jalur alur laut kepulauan di Indonesia dengan pengimplementasian ALKI rute Timur-Barat.
Kata kunci : Alur Laut Kepulauan, Alur Laut Kepulauan Indonesia, UNCLOS 1982