Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai  pengkategorian  gratifikasi seks sebagai tindak pidana korupsi dan penafsiran Undang-Undang dalam ketentuan gratifikasi. Pengaturan gratifikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan  perundang-undangan  (statute  approach),  pendekatan  konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Teknik pengumpulan  bahan  hukum  dalam  penulisan  hukum  (skripsi)  ini  menggunakan teknik studi pustaka (library research).
Hasil  penelitian  menunjukan bahwa  gratifikasi  seks  menimbulkan  banyak implikasi,  sebagaimana  gratifikasi  seks  juga melanggar nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat. Gratifikasi seks termasuk dalam bentuk tindak pidana korupsi meskipun belum diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga untuk mewujudkan tujuan hukum diperlukan metode penafsiran dalam ketentuan Pasal 12B tersebut, dengan mengalisis secara mendalam terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang digunakan dalam penulisan ini adalah nilai-nilai yang diimplementasikan ke dalam sila-sila Pancasila.
Kata kunci: Gratifikasi Seks, Penafsiran, Tindak Pidana Korupsi.