Abstrak

Penelitian   ini   dilakukan   dengan   didasari   oleh   perkembangan   hubungan keperdataan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, salah satunya adalah tentang Memorandum  of  Understanding  atau  disingkat  MoU.  Penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan MoU menurut hukum di Indonesia serta kekuatan mengikat MoU menurut hukum perikatan karena pada MoU terdapat adanya kebingungan para pihak yang mengadakan kesepahaman dalam MoU dan dalam prakteknya banyak menimbulkan kesimpangsiuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan khusus mengenai Memorandum Of Understanding (MoU) tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan perundang- undangan di Indonesia. Namun, karena MoU dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan mengikatkan dirinya pada isi dari MoU dan dibuat dengan memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320
KUH Perdata, apabila terjadi suatu pengingkaran terhadap subtansi dalam MoU ini maka pihak tersebut harus bertanggung jawab mengganti kerugian atau dikenai sanksi dari perundang-undangan yang berlaku atau dapat dikatakan bahwa kekuatan  hukumnya  akan  mengikat  pihak-pihak  yang  melanggar.Kedudukan MoU ada dua macam yaitu: a) Tidak bersifat kontrak apabila menganut teori GetelmentAgreement; b) Bersifat sebagai kontrak apabila menganut teori Agreement is Agreement.

Kata Kunci: Memorandum of Understanding, Pengaturan, Kedudukan, Kekuatan mengikat, Hukum Perikatan