Abstrak
Penelitian ini memfokuskan pada keberadaan eksil politik 1965 yang berada  di luar negeri di mana kemunculan mereka terjadi akibat problematika dalam negeri pada waktu itu yang mencapai titik klimaks. Awalnya mereka dikirim untuk menjadi delegasi Indonesia namun justru berujung ketidakmampuan para eksil untuk kembali pulang ke tanah air. Dari permasalahan itu, penulis menganalisa posisi eksil politik dalam dua perspektif. Pertama, dalam perspektif hukum pengungsi internasional dengan kedua instrumennya yakni Konvensi Wina 1951 serta Protokol 1967. Kemudian, yang kedua menggunakan perspektif kebebasan hak politik-konstitusional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan serta instrumen penelitian berupa Konvensi 1951 dan Protokol tambahan 1967, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah analisa bahan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan eksil sesuai dengan definisi pengungsi berdasarkan Konvensi Wina 1951 dan Protokol 1967. Di samping itu, akibat dari kebijakan pemerintah di masa lampau membuat pemenuhan hak politik-konstitusional eksil sebagai warga Negara belum terpenuhi secara baik sesuai Undang-Undang Dasar 1945.

Kata kunci : eksil, konvensi 1951, protokol 1967, hak politik, konstitusional