Mengembangkan kegiatan hubungan masyarakat kini menjadi perhatian organisasi, seiring dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya peranan publik terhadap aktivitas organisasi. Dalam organisasi pemerintah, menjalin hubungan dengan publik diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dan mendapatkan dukungan publik atas setiap kebijakan yang dimiliki. Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan menyadari betul pentingnya membina hubungan dengan lembaga negara, guna koordinasi dan kerjasama dalam membentuk dan menyukseskan tugas dan fungsi organisasi. Seperti dijelaskan oleh F. Rachmadi (1992:20), humas merupakan suatu usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publiknya melalui komunikasi timbal balik demi terciptanya opini publik yang menguntungkan dan kerjasama. Peran humas dalam organisasi dituntut untuk mampu menyelenggarakan kegiatan komunikasi timbal balik yang efektif untuk membantu organisasi mendengarkan keinginan dan aspirasi publiknya, demi terciptanya sikap publik yang menguntungkan guna memperoleh dukungan dan kerjasama publik terhadap aktivitas organisasi. Salah satu upaya humas Kementerian Keuangan menjalin komunikasi dua arah dengan lembaga negara dan menjaga agar saluran komunikasi tetap terbuka yaitu dengan fasilitasi komunikasi. Humas berperan sebagai mediator sehingga pelaksanaan kegiatan komunikasi dapat berlangsung, dan menjadi komunikator untuk mengkomunikasikan keinginan dan aspirasi publik kepada organisasi, maupun sebaliknya. Pelayanan kegiatan fasilitasi komunikasi yang diberikan oleh humas Kementerian Keuangan, dapat meningkatkan kelancaran arus informasi antar kedua belah pihak dan mempererat hubungan antara Kementerian Keuangan dengan lembaga negara terkait, sehingga mampu meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dalam hal kebijakan, prosedur, dan tindakan demi kepentingan bersama.

Kata Kunci: Humas, Hubungan Eksternal, Fasilitasi Komunikasi