Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemda Boyolali merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset. DPPKAD memiliki fungsi yaitu pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta pengorganisasian dan perencanaan dalam upaya pengelolaan pendapatan, anggaran, akuntansi,perbendaharaan serta pembiayaan dan pengelolaan aset daerah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ketaatan pejabat DPPKAD Pemda Boyolali terhadap prosedur pengeluaran kas uang persediaan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.Penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan prosedur pengeluaran kas uang persediaan yang digunakan di DPPKAD Pemda Boyolali dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu  dokumentasi dan wawancara dengan pihak internal DPPKAD.
Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa prosedur pengeluaran kas uang persediaan pada Pemerintah Daerah Boyolali yang dilaksanakan oleh pejabat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan menjadi pedoman yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pejabat DPPKAD sudah taat dalam menjalankan prosedur yang ada. Akan tetapi, masih terdapat kendala yang ditemui dalam pelaksanaan prosedur pengeluaran kas uang persediaan yaitu sering terjadinya ketidaklengkapan dokumen sehingga menyebabkan proses dalam pencairan dana uang persediaan menjadi terhambat. Kendala tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman dari pihak SKPD yang mengajukan uang persediaan.
Kata kunci: Prosedur pengeluaran kas, uang persediaan, DPPKAD