ABSTRAK

Penelitian ini menelaah permasalahan reunifikasi dan implikasinya di Semenanjung Korea yaitu, pertama tipe unifikasi manakah yang semestinya diterapkan ketika Korea Utara dan Korea Selatan bersatu. Kedua, bagaimana implikasinya ditinjau dari perspektif hukum internasional di bidang negara pihak dalam perjanjian internasional dan status keanggotaan dalam organisasi internasional. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan instrumen hukum Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian dan Konvensi Wina Tahun 1978 tentang Suksesi Negara sehubungan dengan Perjanjian, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.
 
Hasil penelitian menunjukkan urutan Semenanjung Korea yang awalnya satu negara kemudian terpisah saat akhir Perang Dunia II lalu pecah Perang Korea hingga terwujudlah perdamaian. Seiring dengan usaha perdamaian, dilakukan pula usaha reunifikasi. Dari empat tipe unifikasi negara, unifikasi damai dengan spesifikasi Negara Konfederasi Dominasi Korea Utara yang dinilai memungkinkan untuk bersatunya kedua negara. Implikasi yang timbul ditinjau dari perspektif negara pihak dalam perjanjian internasional adalah perjanjian yang ada dan relevan akan tetap berlaku hubungannya dengan negara suksesor atau negara pihak lain, semua perjanjian berlaku di seluruh wilayah negara suksesor. Ditinjau dari perspektif keanggotaan dalam organisasi internasional negara baru harus memenuhi syarat mengikuti prosedur awal untuk diterima sebagai anggota baru di organisasi internasional.