ABSTRAK

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan PP Nomor 36 Tahun 2013 dengan PP Nomor 23 Tahun 2018, mengetahui alasan digantikannya PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 23 Tahun 2018, mengetahui dampak perubahan peraturan pemerintah tersebut terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung, serta mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mendorong para pelaku UMKM agar patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian yang penulis gunakan dibantu dengan beberapa data. Sumber data yang penulis ambil adalah data primer yaitu diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung.Dari penulisan tugas akhir ini didapatkan data bahwa perubahan peraturan pemerintah atas pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung berdampak positif pada kenaikan jumlah wajib pajak UMKM dan dampak negatif pada persentase kenaikan penerimaan pajak UMKM yang sangat rendah. Setelah dilakukan penelitian dalam tugas akhir ini, dapat disimpulkan bahwa perubahan peraturan pemerintah atas pajak UMKM cukup berdampak di
Kabupaten Tulungagung. Jumlah wajib pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung tahun 2018 meningkat sebesar 14,70%, angka tersebut lebih tinggi disbanding tahun 2017. Di sisi lain penerimaan pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung yang pada tahun 2017 mengalami kenaikan 30,37%, pada tahun 2018 hanya mengalami kenaikan sebesar 2,93% saja.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk terus mensosialisasikan perihal pajak agar masyarakat tertib dan patuh pajak. Penulis berharap pada tahun-tahun berikutnya diadakan penelitian tersendiri agar bisa dijadikan koreksi bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan pelayanan dan sosialisasi bagi wajib pajak.
 
Kata Kunci : Pajak UMKM, PP Nomor 23 Tahun 2018.