ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kesesuaian pembuktian dalam perkara membelanjakan uang rupiah palsu oleh anak berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 36 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat dan pelatihan kerja terhadap terdakwa anak berdasarkan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan studi kepustakaan untuk teknik pengumpulan data. Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian dilakukan dengan menghadirkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa di dalam persidangan. Penilaian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dan membuktikan bahwa terdakwa anak memenuhi unsur Pasal 36 ayat (3) UU Mata Uang. Mengingat ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dan pelatihan kerja terhadap terdakwa anak yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengna ketentuan Pasal 184 KUHAP serta memperhatikan ketentuan dari Pasal 73 ayat (1) jo Pasal 79 ayat (1) UU SPPA.
 
Kata kunci: terdakwa anak, pembuktian, pertimbangan hakim, sistem peradilan pidana anak.